Tugas Pokok dan Fungsi

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 64 TAHUN 2015
TENTANG 
ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KESEHATAN
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
 
DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
 

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi
Pasal 261
(1) Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri 
(2) Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dipimpin oleh Direktur Jenderal.
 
Pasal 262
Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
 
Pasal 263 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 262, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit menyelenggarakan fungsi
a. perumusan kebijakan di bidang surveilans epidemiologi dan karantina, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit tular vektor, penyakit zoonotik, dan penyakit tidak menular, serta upaya kesehatan jiwa dan Narkotika, Psikotropika, dan Zat adiktif lainnya (NAPZA);
b. pelaksnaan kebijakan di bidang surveilans epidemiologi dan karantina, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit tular vektor, penyakit zoonotik, dan penyakit tidak menular, serta upaya kesehatan jiwa dan Narkotika, Psikotropika, dan Zat adiktif lainnya (NAPZA);
c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang surveilans epidemiologi dan karantina, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit tular vektor, penyakit zoonotik, dan penyakit tidak menular, serta upaya kesehatan jiwa dan Narkotika, Psikotropika, dan Zat adiktif lainnya (NAPZA);
d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang surveilans epidemiologi dan karantina, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit tular vektor, penyakit zoontik, dan penyakit tidak menular, serta upaya kesehatan jiwa dan Narkotika, Psikotropika, dan Zat adiktif lainnya (NAPZA);
e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang surveilans epidemiologi dan karantina, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit tular vektor, penyakit zoonotik, dan penyakit tidak menular, serta upaya kesehatan jiwa dan Narkotika, Psikotropika, dan Zat adiktif lainnya (NAPZA);
f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.
 
Bagian Kedua
Susunan Organisasi 
Pasal 264
 
Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit terdiri dari atas :
 
a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
b, Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan;
c. Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung;
d. Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik;
e. Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular; dan
f. Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan NAPZA.
 
Selengkapnya dapat dilihat dengan mengklik di bawah ini :
1. PERMENKES RI No. 64 Tahun 2015 - Organisasi dan Tata Kerja Kemenkes 
2. PERMENKES RI No. 2348 Tahun 2011 - Kantor Kesehatan Pelabuhan
3. PERMENKES RI No. 2349 Tahun 2011 - BB/BTKL - PP
 
 
123.png
Direktorat Jenderal
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia